Empat Terdakwa Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Kelua Jalani Persidangan

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Kelua jalani persidangan, di Pengadilan Tipikor Banjarmasin (Foto: Koranbanjar.net)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, menggelar sidang dakwaan dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan RS Kelua, Tanjung, Kabupaten Tabalong pada Rabu (15/5/2024).

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Empat orang terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan RS Kelua tahun anggaran 2020, Tanjung, Kabupaten Tabalong menjalani sidang pembacaan dakwaan.

Dalam sidang Majelis Hakim masing-masing mendudukkan Taufiqurrahman Hamdie selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong non aktif, Yudhi Santo selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan,.

Kemudian, Daryanto, selaku Direktur Utama PT. Alam Indah Anugerah, serta Imam Wachyudi selaku Team Leader Pengawasan CV. Akmalindo, sebagai terdakwa. Semua terdakwa menjalani sidang secara bersamaan.

Sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Irfanoor Hakim tersebut, mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam dakwaannya JPU Andi Hamzah Kusuma Atmaja mendakwa keempatnya telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 dan 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai persidangan JPU Andi menjelaskan bagaimana modus perbuatan para terdakwa, hingga didakwa melakukan tindak pindah korupsi.

“Modusnya ia pinjam bendera yang mengerjakan bukan CV yang berkontrak jadi dia menguasakan kepada seseorang yang tidak masuk dalam struktur, semua kekurangan volume dan kelebihan pembayaran terhadap konsultan pengawasan diputuskan BPKP juga tidak layak dibayarkan,” katanya.

Sementara Candra Saputra Jaya kuasa hukum dari dua orang terdakwa mengatakan pihaknya tidak akan melakukan eksepsi, dan pastinya akan melakukan pembelaan pada saat agenda pledoi dalam persidangan nanti.

“Kami langsung pada pembelaan aja nanti, dan kami masih koordinasi saja dulu apakah nanti akan menghadirkan saksi ahli atau saksi meringankan, dan klien kami sudah mengembalikan kerugian negara yang pastinya. Untuk Yudi sekitar Rp 50 juta, sedangkan Daryanto itu sekitar Rp 15 juta sekedar pemilik CV saja, jadi berapa yang diterima itu yang dikembalikan,” katanya.

Sebagaimana diketahui pembangunan RS Kelua, menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp3,2 miliar dengan target rampung pada 2020.

Namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya dugaan penurunan kualitas bangunan, dan kelebihan pembayaran terhadap konsultan, sehingga setelah dilakukan audit oleh BPKP ternyata memang ditemukan kelebihan pembayaran.

Dengan adanya kasus ini menyebabkan terjadinya kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 400 juta.

(rth)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *