Deklarasi DPW PAN Kalsel Terhadap Capres Nomor 1, Akankah Mendegradasi Suara Prabowo-Sandi?

BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Polemik yang terjadi di tubuh DPW Partai Amant Nasional (PAN) Kalsel, sepertinya menimbulkan berbagai tanggapan dan komentar dari pengamat politik.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik ULM Banjarmasin, Dr. Taufik Arbain mengungkapkan dalam statmennya, deklarasi yang dilakukan  DPW PAN Kalimantan Selatan Sabtu tadi, menurutnya sesuatu yang lumrah.

Dinamika politik saat ini mengharuskan banyak kompleksitas kepentingan yang harus ditanggung, dipenuhi dan di emban kader. Maka pilihan-pilihan politik dengan manuver mendeklarasikan dukungan berbeda atas pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, bisa jadi didasarkan pada menjawab kebutuhan dan kepentingan perolehan suara partai.

Apalagi batasan Parliamentary Threshold  4 persen pemilu 2019 menjadi “pintu neraka” bagi partai yang berdasarkan hasil survey  nasional berada pada Divisi Papan Bawah.

Pengalaman-pengalaman pemilu legislatife, menurutnya, selama ini terbukti bisa meraup kursi dan menyelamatkan dari “pintu neraka” kekalahan partai.

“Menurut saya,  pilihan pemecatan jika dilakukan DPP PAN adalah langkah pengergajian kuasa atas suara PAN di Kalsel. Jadi politik itu harus lentur dengan melihat aspek kondisional pemilu legislatif yang berbarengan dengan pemilu Presiden kali ini”, ungkap Dosen Fisip Unlam ini dalam rilis yang dikirim kepada koranbanjar.net, Senin (10/12/2018).

Lalu, apakah dengan deklarasi pengurus DPW PAN terhadap calon Capres nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf akan mendegradasikan suara pada pasangan calon Prabowo-Sandi?

“Saya kira Tidak!!! Karena  isu – isu capres sangat mendominasi alam sadar dan pikiran pemilih dibandingkan isu-isu partai politik.  Sebab lima bulan sebelum pencoblosan 65 % masyarakat sudah mampu  menetapkan pilihan siapakah pasangan Capres yang akan dipilihnya,” ujarnya.

Ini artinya,  ada kecenderungan apa pun partainya, dan siapapun figur calegnya, masyarakat telah menentukan pilihan akibat kuatnya arus informasi kandidat pasangan calon Presiden.

“Faktanya, partai pemenang  di Kalimantan Selatan lima tahun lalu pun, termasuk partai yang lain, relatif butuh energi besar untuk bisa menggiring arus pilihan publik,”terang jebolan Doktor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada ini.

Sebab menurutnya kalkulasi politik yang menyangkut massa, tidak segampang seperti kita menggiring barisan itik menyeberang jalan. Apalagi era medsos saat ini yang tanpa batas dalam distribusi informasi kompetitif antar tim sukses paslon Presiden dan Wakil Presiden.

“Untuk itu, wajar pilihan-pilihan taktis terus dilakukan, apakah menyelamatkan partai, menyelamatkan kepentingan pemenangan pasangan presiden, atau kedua-duanya,” tutur Taufik.

Akan tetapi Ia mengatakan tidak tahu pasti, apakah pandangan H Muhidin seperti yang dimaksudkannya itu, atau ada kepentingan dan maksud lain? Bisa jadi bagi H Muhidin urusan Partai politik tidak  lebih seperti  “games’ saja, bukan ideologis. Soal etika politik mungkin nomor kesekian.   Atau bisa jadi inilah ijtihad politik  yang dia lakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang.  Tentu saja realitas ini berpengaruh pada persepsi publik atas figur di dalam kancah politik Kalimantan Selatan di masa akan datang.

Bagaimanapun pasca pileg nanti, suara partai terbanyaklah yang  akan diperhitungkan oleh pemenang pasangan Presiden.

“Jika tidak, partai tersebut tetap dipandang sebelah mata. Ibarat lagu Pinkan Mambo, seperti Kekasih yang tak dianggap,” pungkas Direktur Banua Meter Kalsel ini.(al/sir)