Buntut Atlet Karate Banjar ‘Terganjal’ pada Porprov, Pengurus Forki Banjar Gugat Forki Kalsel Senilai Rp10,2 Miliar

Ilustrasi Gugatan. (Foto: Semarak.co)
Ilustrasi Gugatan. (Foto: Semarak.co)

Persoalan sejumlah atlet karate asal Kabupaten Banjar yang tidak bisa ikut bertanding pada Proprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lantaran ‘terganjal’ oleh salah satu persyaratan yang diterbitkan Forki Kalsel, sepertinya berbuntut panjang. Anggota KONI Kabupaten Banjar yang mengatasnamakan pengurus Forki Kabupaten Banjar mengajukan gugatan terhadap pengurus Forki Kalsel serta KONI Kalsel melalui Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

BANJAR, koranbanjar.net Gugatan pengurus Forki Kabupaten Banjar yang dikuasakan kepada advokat, Supiansyah Darham, SE.SH dan rekan ini menuntut ganti rugi yang tidak tanggung-tanggung yakni, senilai Rp10.200.000.000.

Menurut Kuasa Hukum Pengurus Forki Kabupaten Banjar, Supiansyah Darham, SE.SH kepada koranbanjar.net, Kamis (10/11/2022), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2022, dia menerima kuasa dari pemberi kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili dalam mengurus, membela hak-hak, mempertahankan segala hak, memberikan bantuan hukum (advis), dan menyelesaikan permasalahan hukum Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam mengajukan perkara perdata (Kontensius) gugatan Perbuatan Melawan Hukum Hukum (onrechtmatige daad) di Pengadilan Negeri Banjarmasin, terhadap:

Pertama, PENGURUS PROVINSI FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA KALIMANTAN SELATAN, selanjutnya disebut TERGUGAT I.

Kedua, PENGURUS PROVINSI FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA KALIMANTAN SELATAN C.q. TIM KEABSAHAN ATLET PEKAN OLAH RAGA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN XI TAHUN 2022 CABANG OLAHRAGA KARATE, selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Ketiga, KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.

Dijelaskan Supiansyah Darham, Penggugat adalah Cabang Olahraga Kabupaten Banjar yang merupakan bagian dari anggota KONI Kabupaten Banjar, sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga KONI pada BAB III Bagian Kesatu Pasal 9 ayat 1 dan 6  yang berbunyi: ”Ayat 1, Anggota KONI terdiri dari: (a) Induk organisasi cabang olahraga, (b) Induk organisasi keolahragaan fungsional, (c) KONI provinsi.

Dan Ayat 6, KONI Kabupaten/Kota adalah organisasi yang beranggotakan organisasi cabang olahraga dan organisasi fungsional tingkat kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya;

Advokat, Supiansyah Darham, SE.SH
Advokat, Supiansyah Darham, SE.SH. (Foto: Koranbanjar.net)

“Penggugat mempunyai hak anggota berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Rumah Tangga KONI pada BAB III Bagian Kedua Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: ”Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut :

a. Mengikuti kegiatan KONI sesuai dengan Peraturan Organisasi KONI yang diberlakukan

b. Turut serta dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja

c. Memilih dan dipilih

d. Meminta penjelasan mengenai kebijakan KONI.

e. Memakai lambang dan bendera KONI.

f. Mengundurkan diri sebagai anggota KONI

g. Pembelaan diri.

Ditambahkan, Pengugat menjadi Peserta Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan XI Tahun 2022, dalam cabang olahraga Karate, yang diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai tanggal 4 sampai 6 November 2022.

“Tergugat I adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan yang menerbitkan Technical Handbook (Pedoman Teknis) Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan XI Tahun 2022 Cabang Olahraga Karate tertanggal 25 Oktober 2022. Kemudian, Tergugat II adalah Tim Keabsahan Atlet Pekan Olahraga Provinsi XI Tahun 2022 Cabang Olahraga Karate,” jelasnya.

Sedangkan Turut Tergugat adalah Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2021-2025.

Berdasarkan hal yang tersebut di atas, lanjutnya, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, atas diterbitkannya SECARA SEPIHAK Technical Handbook (Pedoman Teknis ) Pekan Olahraga Provinsi XI Tahun 2022 Kalimantan Selatan Cabang Karate, tertanggal 25 Oktober  2022, di mana dalam KETENTUAN PESERTA pada Poin 2  yang berbunyi: “Peserta sudah mengikuti Kejurprov FORKI Kalimantan Selatan pada bulan Maret tahun 2022 di Banjarmasin.”

Menurut Supiansyah Darham, ketentuan itu disinyalir cacat hukum dengan alasan antara lain, sebagai berikut :

a. Diterbitkan baru 9 hari menjelang pertandingan, yaitu pada 4 Nopember 2022.

b. Tidak ada sosialisasi mengenai hal tersebut oleh Panitia Kejuaraan jauh-jauh hari sebelum pertandingan dimulai. Padahal jarak selang waktu antara penyelenggaraan KEJURPROV KARATE Piala Gubernur pada Maret 2022 dengan jadwal pertandingan cabang olahraga Karate dalam PORPROV Kalimantan Selatan XI tahun 2022 yaitu pada 4 Nopember sampai dengan 6 Nopember cukup jauh, yaitu sekitar 8 bulan.

c. Diduga pula tidak memberikan kesempatan bagi para atlet peserta pertandingan Cabang Olahraga Karate PORPROV XI tahun 2022 Kalimantan Selatan untuk ikut serta bertanding, apabila tidak memenuhi syarat tersebut pada Ketentuan Peserta Poin 2 Technical Handbook (Pedoman Teknis ) dari Panitia PORPROV XI tahun 2022 Kalimanan Selatan Cabang Olahraga Karate.

Akibat terbitkannnya Surat Keputusan Pengurus Provinsi FORKI Kalimantan Selatan Nomor : 41/KPTS/FORKI/K.S/WKU/XI/2022 Tentang Keabsahan Atlet Pekan Olahraga Provinsi XIU Kalimantan Selatan Cabang Olahraga Karate Tahun 2022 tertanggal 2 Nopember 2022 sangat merugikan PENGGUGAT. Banyak para peserta dari Kontigen PENGGUGAT tidak bisa ikut bertanding karena tidak memenuhi persyaratan Technical Handbook Pekan Olahraga Provinsi XI / 2022 Kalimantan Selatan Cabang Olahraga Karate.

Di samping itu, kata Supiansyah, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil berupa dana penyelenggaraan persiapan / pembinaan Kontingen Atlet karate dari pihak PENGGUGAT yaitu berupa dana Persiapan Atlet, Dana Pelatihan/Pembinaan, Dana Akomodasi, Dana Konsumsi dan Dana Operasional lainnya menjadi sia-sia.

Karena sebanyak 12 Atlet Karate dari pihak PENGGUGAT yang telah dipersiapkan secara intensif oleh PENGGUGAT selama jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu, dari Mei 2022 sampai dengan Oktober 2022 ternyata di diskualifikasi atau digugurkan hak kepesertaannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

“PENGGUGAT tidak mengakui seluruh proses pertandingan Cabang Karate pada PORPROV XI/ 2022 Kalimantan Selatan mulai dari tahap Pendaftaran, Technical Meeting, Pelaksanaan Pertandingan, Hasil Pertandingan dan Pengumuman juara, karena tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara A quo adalah cacat hukum,” tegasnya.

Supiansyah Darham menjelaskan, Penggugat telah mengeluarkan dana penyelenggaraan persiapan/pembinaan kontingen Atlet Karate dari pihak PENGGUGAT untuk mengikuti PORPROV XI / 2022 Kalimantan Selatan Cabang Karate, selama 6 bulan sebesar Rp 200.000.000.

Sedangkan kerugian Immateril aebesar Rp10.000.000.000. Jadi total kerugian PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp10.200.000.000. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

“PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin U.P Majelis Hakim memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT selaku KETUA UMUM KONI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN untuk mengambil alih pelaksanaan ulang Pertandingan Cabang Olahraga Karate dalam PORPROV XI /2022 Kalimantan Selatan dengan tanpa melibatkan PARA TERGUGAT,” ujarnya.

Kemudian, PENGGUGAT juga memohon Pengadilan Negeri Banjarmasin Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp10.200.000.000.

Sementara itu, Ketua Harian Forki Kabupaten Banjar, Irwan Bora menyatakan dengan tegas, bahwa yang melakukan gugatan benar Forki Banjar Cabang Olahraga Karate terhadap Forki Kalsel.

Disinggung tentang Forki Banjar menggugat Forki Kalsel yang notabene satu lembaga, Irwan Bora menyatakan, itu tidak masalah. “Yang kami gugat Forki Kalsel, nggak masalah. Kami minta keadilan, karena ketentuan yang diterbitkan Forki Kalsel itu membuat anak asuh kami tidak dapat bertanding,” ucapnya.

Ditambahkan, sesungguhnya dalam technical meeting seluruh peserta diminta wajib memperlihatkan KTA, faktanya semua tidak memiliki KTA.

Alasan lain, ungkapnya, ketentuan yang ‘menjegal’ atlet karate Kabupaten Banjar terbit sekitar satu minggu sebelum diadakan tecnical meeting.

“Kalau mengacu aturan, sebetulnya atlet tidak diwajibkan sudah mengikuti Kejurprov Gubernur Kalsel,” katanya.

Ditambahkan, keberatan lain adalah, pihaknya mengirim 27 atlet karate, 12 atlet di antaranya telah didiskualifikasi.

“Kalau kami tetap mainkan, formasi akan berubah. Dan kalau kami melanjutkan, berarti kami menerima ketentuan dari tim keabsahan,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Forki Kabupaten Banjar, Mokhammad Hilman saat mau dikonfirmasi via WhatsApp tentang gugatan Forki Banjar terhadap Forki Kalsel, tidak dapat dihubungi. Begitu pula saat redaksi koranbanjar.net ingin melakukan konfirmasi kepada pengurus Forki Kalsel, kesulitan untuk memperoleh kontak person yang terkait. (sir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *