oleh

Bukan BPJS, BPK Dicarikan Asuransi Kecelakaan, Ali Hanafiah: Secepatnya Rampungkan Data!

MARTAPURA, koranbanjar.netTerkait rencana Pemkab Banjar memberikan dana hibah berupa asuransi kepada anggota Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) di Kabupaten Banjar, Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar HM Ali Hanafiah mengungkapkan akan mengusahakan asuransi kecelakaan, selain BPJS.

“Kalau BPJS itu kan kesehatan, tidak melayani kecelakaan. Jadi kita akan mencarikan asuransi umum yang khusus asuransi kecelakaan, namun belum kita tahu (menggunakan jasa) asuransi mana nanti,” ujar Ali Hanafiah saat diwawancarai koranbanjar.net usai kegiatan Jumat Bersih, di RTH Alun-alun Ratu Zalecha, Martapura, Jumat (9/8/2019).

Sebelumnya dinyatakan Bupati Banjar KH Khalilurrahman, bahwa semua anggota BPK di Kabupaten Banjar akan diberikan asuransi melalui BPS, mulai tahun 2020 mendatang. Kebijakan bupati ini usai adanya insiden kecelakaan tunggal mobil tangki BPK Sultan Adam Martapura (SAM) baru-baru tadi.

Baca: Bupati Banjar Beri Bantuan Ini Untuk Korban Kecelakaan Relawan Damkar SAM

“Yang jelas, ini perintah Bupati. Yang menentukan asuransinya itu nanti apakah dari Damkar Banjar atau BUSER 690, mereka yang menentukan. Pemda hanya mengalokasikan dana hibah saja untuk asuransi. Nanti lah usai keputusan rapat,” jelas Kasatpol PP Banjar.

Ia menjelaskan, realisasi asuransi paling cepat di awal tahun 2020, tergantung seberapa cepat pihak BUSER 690 merampungkan data BPK se-Kabupaten Banjar.

“Kita kan masih lama nunggu 2020, jadi nunggu mereka (BUSER 690) dulu, kalau datanya cepat ya cepat juga kita limpahkan. Januari sudah jalan,” tandas Ali Hanafiah.

Baca: Pemkab Banjar Janjikan Asuransi BPJS Untuk Anggota Damkar

Menurutnya, asuransi yang diberikan tidak kepada semua anggota dalam satu unit BPK, hanya sebagian anggota saja yang direkomendasikan oleh BUSER 690. “Kalau semuanya, nanti sekampungan yang dapat, kan tidak mungkin,” imbuh Ali.

Lantas, apakah ada syarat harus berbadan hukum bagi BPK untuk mendapatkan asuransi? “Nda, nda. Nanti dapat perorangan,” katanya.

Namun, lanjutnya lagi, jika tidak berbadan hukum, pemerintah tidak bisa menyalurkan bantuan. “Misal kan mereka mau meminta bantuan, dan bupati tahun ini memberikan 10 unit mobil misalnya, kalau tidak berbadan hukum kan tidak bisa,” ucap Ali Hanafiah.

Baca: Murjani Mengkritisi Langkah Bupati Banjar Mengasuransikan Relawan Damkar

Terpisah, Sekretaris Bumi Selamat Rescue (BUSER) 690 Ahmad Syarif mengungkapkan, pihaknya sudah mendata seluruh BPK di Kabupaten Banjar dengan total 96 BPK.

“Sudah ada 96 BPK yang terdaftar, namun masih ada lagi yang belum menyerahkan data kontinjensinya. Tadi terakhir yang menyerahkan data dari BPK Menteri Empat, jadi kemungkinan bisa bertambah lagi,” tutur Syarif kepada koranbanjar.net.

Terkait anggota yang mendapat asuransi, rencanaya ada 10 orang yang menerima dalam satu unit BPK.

“Memang data BPK sudah direkap, namun kita (BUSER 690) belum mendapat data dari 10 orang itu yang mana yang dapat asuransi, karena itu kita serahkan kepada ketua unit BPK masing-masing, jadi dia yang memutuskan mana anggotanya yang layak menerima,” papar Syarif.

Syarif pun mengharapkan agar semua BPK agar secepatnya menyrahkan data-data anggotanya yang direkomendasikan mendapat asuransi.

Disinggung terkait status badan hukum, diakuinya sebagian BPK di Kabupaten Banjar yang belum berbadan hukum. Pasalnya, menurutnya, untuk membuat badan hukum tersebut relatif tidak gampang, dan memerlukan biaya kurang lebih 5 juta rupiah. Di situ lah menurutnya, kendalanya.

“Unit BPK sudah ada sebagian yang sudah berstatus berbadan hukum yang sudah terdaftar di Kesbangpol, cuma badan hukumnya itu badan hukum setempat, kan amanah undang-undang 23 itu, kalau tidak salah, harus berbadan hukum Kementerian Hukum dan HAM, itu yang dapat dibantu pemerintah,” tutup Syarif. (dra)

Komentar

Berita Terkini