MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Bupati Banjar buka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2019 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2020, di Hortensia Ballroom Hotel Rodhita, Banjarbaru, Kamis (4/4/2019).
Bupati menyampaikan Musrenbang merupakan rangka penysunan RKPD tahun 2020, sehingga dinilainya momentum ini sangat penting karena memasuki tahun kelima atau tahun akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar.
“kita harus memperhatikan dan memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan percepatan pembangunan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banjar, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah,” tuturnya
Sehingga, lanjutnya, upaya dukungan Pekab Banjar perlu memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah nasional dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah, sebagai dasar di dalam membangun tujuan dan sasaran jangka pendek atau tahunan.
Untuk itu, lanjutnya lagi, di dalam menyusun perencanaan harus tercipta keselarasan antara rencana pembangunan di tingkat nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2020, serta di tingkat provinsi yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
“Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” jelas bupati yang kerap disapa Guru Khalil ini.
Saat ini, diungkapkan bupati, Kabupaten Banjar sudah memasuki dinamika pembangunan yang semakin kompleks, permasalahan pembangunan juga semakin rumit.
“Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Banjar untuk menjadi lebih maju dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pengembangan perekonomian daerah, membangun sektor-sektor unggul, serta mengoptimalkan sumberdaya lokal secara lebih optimal,” paparnya.
Bercermin dari hal tersebut, diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor.
“Sebuah pembangunan yang dilaksanakan saat ini tidak hanya diampu oleh satu sektor saja, melainkan harus dibuka pemahaman bahwa pembangunan perlu memberikan peran dan keterlibatan sektor lain,” tegasnya.
Khalilurrahman meminta kepada TAPD dan para Kepala SKPD di Kabupaten Banjar untuk saling berkoordinasi, saling berdiskusi, saling sharing pendapat, serta dapat memilah kegiatan mana saja yang membutuhkan bantuan dan keterlibatan sektor atau dari SKPD lain, agar integrasi pembangunan dapat berjalan secara lebih optimal. (fia/dra)
