oleh

BPJS Bakal Naik 100 Persen, Ketua KNPI Kalsel Sebut Wajar

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Rencana pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen per 1 Januari 2020, ditanggapi wajar oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kalsel Fazlur Rahman. Menurutnya di Indonesia sudah paling murah iuran BPJS dibandingkan negara lainnya.

“Jadi Indonesia satu-satunya mungkin negara yang melaksanakan program kesehatan semurah ini. Cek saja di berbagai negara, paling murah itu hanya indonesia,” ujarnya.

Menurut ‘kacamata’ Fazlur, melihat dari perbandingan pengeluaran masyarakat sehari-hari sekarang ini sebenarnya sudah layak naik.

Oleh karenanya, lanjut Fazrul, masyarakat harus berpikir lebih objektif, dan masyarakat jangan melihat dari angka iurannya namun manfaatnya.

“Bayangkan saja ketika kita makan KFC misalnya 25 ribu, setara kita dengan bayar iuran BPJS 25 ribu berlaku satu bulan. Kalau kita sakit di bulan itu biaya yang sampai 30 juta saja ditanggung oleh negara. Artinya negara ini sudah sangat bagus,” tuturnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, sejak ada program BPJS Kesehatan dan adanya undang-undang JKN, negara ini sudah banyak membantu, begitu banyak kerugian yang ditanggung negara karena iuran yang tidak tertib oleh masyarakat.

Baca juga: BPJS Naik: Penguasa Dinilai Beratkan Rakyat Kecil dan Menambah Masalah

“Kesadaran masyarakat perlu digalakkan oleh pihak pemerintah, dan masyarakat perlu menyadari bahwa begitu pentingnya BPJS. Contoh saja beberapa orang banyak membayar BPJS ketika hendak berobat saja, selesai operasi keluar ratusan juta itu ditanggung oleh negara, setelah selesai semuanya tidak bayar lagi,” tandasnya.

Ia menjelaskan, BPJS sifatnya gotong royong untuk saling menutupi; orang sehat bersedekah dengan orang yang sakit.

“Jadi kalau mau menikmati BPJS harus sakit dulu. Kita bepikir dan bersyukur misalnya kita tidak menggunakan BPJS artinya kita sehat kita harus ikhlas membayar iuran karena bisa jadi amal saleh, dan apa yang kita bayarkan niatkan dalam hati untuk disedekahkan ke yang menerima manfaat, dan yang masyarakat yang kurang mampu juga harus mendoakan agar negara ini tetap ada,” tandas Fazrul.

Terbaru, Senin (2/9/2019), DPR RI menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun penolakan tersebut tak berlaku untuk peserta mandiri khusus kelas I & II.

Komisi IX dan Komisi XI DPR menjadikan keputusan tersebut sebagai kesimpulan saat rapat dengan Kementerian terkait hingga Dirut BPJS Kesehatan.

Walaupun keputusan bukan di tangan DPR melainkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penolakan tersebut tetap diambil menjadi sebuah kesimpulan. (ags/dra)

Komentar

Berita Terkini