BPBD; Karhutla di Perkebunan dan Pertambangan Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

  • Bagikan
Ketua Pelaksana BPBD Tapin, Said Abdul Nasir. (Foto: Sandy / koranbanjar.net)

Kepala Pelaksana BPBD Tapin Said Abdul Nasir menyatakan, apabila terjadi kebakaran lahan pada perkebunan sawit dan pertambangan batu bara, itu bukan tanggung jawab pemerintah. Melainkan tanggung jawab pemilik ijin konsesi masing-masing.

TAPIN, koranbanjar.net – Dia mengatakan, kalau ada oknum perusahaan yang nakal membuka lahan dengan cara membakar, maka dapat diberi sanksi. “Sanksinya bisa dicabut ijin usahanya. Namun, kewenangan memberi sangksi bukan ranah pemerintah,” katanya.

Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2020 diperkirakan tak separah tahun lalu. Sebab, musim kemarau tahun ini ada hujan, sehingga menyebabkan titik api tidak terlalu banyak.

“Sekarang musim kemarau basah dan curah hujan lumayan tinggi. Biasanya puncaknya di bulan September sampai Oktober,” ucapnya.

Disinggung dampak keberadaan perusahaan batu bara, Said menyebut baru-baru ini terdapat 6 kejadian yang mengakibatkan kepulan asap. Menyikapi itu, dia mengaku telah meminta perusahaan terkait sering berpatroli.

“Walaupun hanya asap tetapi itu berpotensi mengganggu. Selain lubang aktif perusahaan, lubang yang sudah ditinggalkan juga ada yang berasap,” tutupnya. (MJ-031/dny)

NEWS STORY
  • Bagikan