BEM Ajukan 8 Tuntutan, Penjelasan BI dan Pemerintah Bikin Ngantuk

BANJARMASIN, KORANBANJAR.NET – Apa yang dijelaskan Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menjawab tuntutan mahasiswa tidak memuaskan para pasukan aksi damai tersebut.

Menurut Koordinator Aksi Unjuk Rasa, Rettob menilai penjelasan kedua lembaga pemerintah itu terlalu banyak beragumen secara umum. Sedangkan yang dimaksud mahasiswa Uniska tersebut adalah meminta jawaban secara konkrit terkait 8 tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalsel yang beranggotakan mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Selatan.

“Saya sudah memahami pasti bapak-bapak sekalian tidak bisa menjawab apa yang kami pertanyakan tadi, dari semua yang disampaikan tidak ada satupun yang tertutupi, jadi malah membuat kawan-kawan mahasiswa pada ngantuk,” ucap Rettob dengan sedikit emosi.

Sebelum diskusi dimulai dari mahasiswa mengajukan 8 tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.

Delapan tuntutan tersebut antara lain langkah Pemerintah Daerah menstabilkan perekonomian Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah segera  meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

Menuntut pemerintah untuk menggalakkan ekonomi kerakyatan, menstabilkan harga-harga pangan dalam negeri, seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan tarif listrik. Selanjutnya mendesak pemerintah untuk menasionalisasikan secara tegas aset negara yang dikelola negara asing.

Menagih janji pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sesuai dengan yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Kemudian mahasiswa meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Presiden No 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing, yang telah membuat tenaga kerja pribumi tersingkir.

Tuntutan yang terakhir adalah mendorong seluruh media baik nasional maupun lokal di Kalimantan Selatan, untuk berpropaganda secara netral apa adanya mengutamakan kualitas demokrasi atas kepentingan rakyat.

“Hari ini walupun kami membawa kajian-kajian, tetapi yang paling berwenang adalah bapak-bapak sekalian yang menentukan mencari solusinya, karena bapak-bapak dipilih dan digaji rakyat adalah untuk  mencari solusi permasalahan yang terjadi pada rakyatnya,” pungkas Rettob.(al/sir)