BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilkakukan oleh 10 orang mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banjarmasin di halaman gedung DPRD Kalsel, Jumat (6/7) kemarin, Ketua Umum KAMMI Banjarmasin, M Alfiansyah menyatakan, pemerintah daerah harus bersikap ikut menolak kenaikan harga BBM yang diresmikan oleh pihak Pertamina pada tanggal 1 Juli 2018 kemarin.
Dikatakannya, meskipun BBM non subsidi bukan berasal dari pemerintah, tetapi menurutnya, izin untuk menaikan harga BBM non subsidi juga ada ditangan pemerintah pusat.
Dalam aksi ini, KAMMI mengecam tindakan pemerintah dalam hal menaikan harga BBM tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Selain itu, KAMMI juga mengecam Presiden Joko Widodo yang tidak tampil saat pemerintah menaikan harga BBM.
“Presiden Jokowi tidak konsisten terhadap janjinya, dan di saat masyarakat ribut soal kenaikan BBM, Jokowi justru sibuk melakukan pencitraan,” ucap Alfiansyah.
Namun, alih-alih berharap ditanggapi oleh sejumlah anggota DPRD Kalsel, aksi tersebut hanya ditanggapi oleh Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD Kalsel, Zaini.
Kepada para pendemo, Zaini menjelaskan, bahwa kapasitas dirinya hanyalah sebagai fasilitator layanan aspirasi kepada para anggota DPRD Kalsel terkait permasalahan sosial termasuk kenaikan harga BBM. Maka secara khusus, dikatakan Zaini, yang berwenang memberikan jawaban maupun tanggapan adalah dari pihak Komisi III DPRD Kalsel.
Akan tetapi, Zaini berjanji akan segera meneruskan pernyataan Mahasiswa KAMMI tersebut kepada para anggota komisi DPRD Kalsel yang menangani. “Hari Senin akan segera kita sampaikan kepada komisi. Dalam hal ini, adalah Komisi III DPRD Kalsel,” janjinya.
Saat melakukan pengamanan aksi penolakan kenaikan harga BBM itu, salah satu anggota Polresta Banjarmasin, Briptu Sukarno mengatakan, pemberitahuan tentang adanya aksi demonstrasi ini baru diterima pihaknya pada pukul 11.00 Wita, Kamis (5/6) malam, satu hari sebelum aksi dilakukan.
Menurutnya, 3 hari sebelum melakukan aksi, seharusnya sudah ada pemberitahuan melalui surat pemberitahuan.
“Mengenai aksi ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya, hingga tadi malam tepat pukul 11.00 Wita, baru kami terima pemberitahuannya, tetapi pemberitahuan bukan berupa surat, melainkan hanya di kirim melalui pesan chat di Whatsapp,” ujar Briptu Sukarno.
Meski demikian, dijelaskannya, pihaknya merasa lega karena aksi ini berjalan dengan damai, tertib dan tidak anarkis.
Diberitakan koranbanjar.net sebelumnya, aksi dari 10 orang Mahasiswa KAMMI ini menyampaikan 5 tuntutan, pertama, Pertama, mengecam kebijakan pemerintah yang diam-diam menaikkan BBM tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Kedua, mendesak pemerintah agar dapat menjamin ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh SPBU pelosok daerah.
Ketiga, mengecam Presiden Jokowi yang tidak tampil saat kenaikan harga BBM, tapi justru sibuk melakukan pencitraan politik.
Keempat, menuntut pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok rakyat dan mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar. Dan kelima, mendesak DPRD Kalsel menyampaikan pernyataan sikap ini kepada pemerintah pusat,” tegas Alfiansyah. (leo/dny)
