oleh

Beda-beda Metode Administrasi, Pemprov Tertibkan Melalui Sosialisasi Ini

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Adanya perbedaan cara dan metode komunikasi tertulis di dalam sistem administrasi pemerintahan daerah, Biro Organisasi Setda Prov Kalsel adakan Sosialisasi Penyusunan Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kalsel, Rabu (26/6/2019). Hal ini guna tertib administrasi.

Pada sosialisasi itu mengundang 80 peserta terdiri dari masing masing perwakilan satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB.ASN seluruh kabupaten/kota Kalsel.

Gubernur Kalsel dalam sambutannya yang diwakili penjabat eselon II Pemprov Kalsel Achmad Sofiani, mengatakan, tata naskah ini sangat penting untuk diketahui ASN terutama yang tugas dan fungsinya terkait administrasi perkantoran.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus komunikasi serta informasi antar unit organisasi di sektor pemerintahan.

“Kita sadari bahwa terdapat berbagai cara dan metode komunikasi tertulis di dalam sistem administrasi pemerintahan daerah. Bahkan bisa jadi antara instasi pemerintah memiliki format tertulis yang berbeda pula,” ujar Achmad Sofiani.

Untuk itu, lanjutnya ASN perlu memenuhi aturan yang mengatur tentang naskah dinas sehingga memperlancar komunikasi efektif antar organisasi.

Dijelaskannya, strategi pembangunan nasional yang ingin diwujudkan di Kalsel, ialah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Hal ini dapat terlaksana secara baik jika didukung tertib administrasi atau tertata laksanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang salah satu poin penting di dalamnya adalah administrasi,” ujarnya.

Ruang lingkup administrasi secara umum meliputi diantaranya tata naskah dinas, penamaan lembaga, keaktifan serta tata ruang perkantoran.

Penetapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membuat beberapa varian kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi termasuk pengelolaan SMA dan SMK.

Peralihan kewenangan ini dikatakannya tentunya membutuhkan penyesuaian aturan tanpa terkecuali dalam hal tata kelola administrasi di lingkup SMA, SMK dan pendidikan khusus yang mengacu pada tata aturan provinsi kalsel.

Selain itu, mengenai tata kelola administrasi pemrov Kalsel telah mengeluarkan peraturan tentang Pergub tata kelola pemerintahan yakni, Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2011 tentang tata naskah dinas di lingkup pemrov kalsel.

Menurutnya, aturan ini pada dasarnya sudah cukup lengkap mengakomodir pengolahan informasi tertulis di lingkup pemrov kalsel, selama ASN berpegang pada norma aturan kedinasan dari peraturan ini.

“Saya rasa kita kadang ada kekeliruan format cara dan jenis komunikasi tertulis kedinasan,” jelasnya.

Karena itu, kata Sofiani lagi, seluruh pegawai di lingkup pemrov kalsel harus mengetahui dasar serta acuan bagaimana pengelolaan arsip dan proses membuat naskah dinas yang baik dan benar.

“Saya harapkan para pegawai memahami tata naskah dinas dan kearsipan sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak ditemukan lagi kesalahan serta ketidakseragaman format mengenai surat surat kedinasan,”jelasnya.

“Mari kita tunjukkan cara kerja prov kalsel yang profesional sesuai misi pembangunan daerah kalimantan Selatan, bahwa membenahi birokrasi harus dimulai dari sistem administrasi pemerintah, dimana administrasi yang tidak tertata dengan baik akan berdampak buruk pada kinerja pemerintah,” tandasnya.

Hal ini juga, katanya, dapat menjadi pedoman bagi para pegawai di lingkup pemrov Kalsel untuk bekerja di kantor masing-masing. (ags/dra).

Komentar

Dari Rubrik Pilihan: