Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Koran Banjar
Koran Banjar
DPRD Kalsel

Bahas Kendala dan Solusi Nelayan, Komisi II DPRD Kalsel Terima Audiensi HNSI

Avatar
293
×

Bahas Kendala dan Solusi Nelayan, Komisi II DPRD Kalsel Terima Audiensi HNSI

Sebarkan artikel ini
Audiensi Komisi II DPRD Kalsel dengan DPC dan DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalsel, Rabu (15/1/2025). (Foto: Humas DPRD Kalsel/Koranbanjar.net)

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar audiensi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalsel, Rabu (15/1/2025).

BANJARMASIN, koranbanjar.net Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel,  Suripno Sumas ini membahas berbagai persoalan yang dihadapi nelayan di wilayah Kalsel.

Advertisement
Koran Banjar
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Dalam audiensi tersebut, perwakilan HNSI mengungkapkan sejumlah kendala utama yang menjadi hambatan bagi nelayan, seperti pendangkalan sungai, keterbatasan bibit dan alat tangkap, kebutuhan rehabilitasi tambak, serta mekanisasi budidaya perikanan.

Selain itu, isu keterbatasan bahan bakar minyak (BBM), pengikisan air laut, penyediaan bahan baku makanan bergizi sebagai program prioritas nasional, dan kebutuhan pembentukan koperasi nelayan juga menjadi sorotan penting.

Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada nelayan.

Suripno Sumas menyatakan pihaknya akan memastikan langkah-langkah strategis diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini.

“Kami memahami betapa pentingnya peran nelayan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Komisi II akan mengawal setiap kebijakan yang mendukung keberlangsungan hidup dan produktivitas mereka,” ujarnya.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga menjadi sorotan utama dalam audiensi ini. Dari 17 SPBN yang ada di Kalsel, jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan nelayan.

Potensi penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum tertentu juga mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Kalsel.

“Kami akan mendorong dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat agar distribusi BBM di SPBN tepat sasaran. Pengendalian terhadap oknum penyalahguna akan menjadi fokus utama kami,” tambah Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Sadam Husin Nafarin. (bay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Protes RUU Anggota Parlemen Menari Perang Prabowo Ajak Puasa 5 Tahun KPK Lelang Barang Koruptor Gus Miftah Meminta Maaf Gus Miftah Ejek Penjual Es Teh