KOTABARU – Menyikapi permasalahan tentang kelompok nelayan maupun kelompok budi daya, Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru menggelar penyuluhan rutin setiap pekan di Aula Dinas Perikanan, Kecamatan Pulau Laut utara, Kabupaten Kotabaru, Kamis (15/02).
Acara dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Ir.Mochran, Sekretaris Dinas Perikanan Kotabaru, Kabag Dinas Perikanan Kotabaru, Koordinator PPL Perikanan Kotabaru, Penyuluh Perikanan Bantu, PPL PNS.
Kadis Perikanan Kabupaten Kotabaru Ir. Mochran mengatakan dalam rapat, Koordinasi Penyuluh Perikanan merupakan sarana untuk penyatuan konsep, pemikiran dan pemahaman penyuluh perikanan dalam mencapai tujuan bersama,
Selain itu sebagai tempat bertukar pikiran, menambah ilmu dan share permasalahan / kendala yang dihadapi penyuluh di lingkungan masyarakat. Karena seorang penyuluh perikanan adalah ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat, menjadi perantara masyarakat pelaku utama kegiatan Dinas Perikanan.
“Ini sangat berguna sebagai bekal para penyuluh perikanan terjun langsung ke masyarakat dalam memfasilitasi pembentukan kelompok – kelompok perikanan, Sehingga jangan sampai lagi ada kelompok yang dulu di kelompok ini, karena bisa ada di kelompok lain atau ada yang tumpang tindih, karena ini tidak akan terulang lagi. Sehingga apa yang menjadi permasalahan di lapangan saat ini yang disampaikan Bupati H. Sayed Jafar SH. itu dalam hal pemerataan itu bisa terlaksana,” Ujar Mochran.
Anggota Penyuluh di Pulau Laut Utara, Sakdun menambahkan, kelompok nelayan bisa di katakan agak sedikit rancu, karena ada beberapa hal pembuatan proposal yang dilakukan kelompok, bukan penyuluh,
“Jadi orang – orang masuk anggota kelompok itu mereka tidak tahu apakah ini sudah masuk di kelompok binaan, penyuluh apa tidak, dan lebih parahnya lagi kelompok baru itu kadang – kadang sudah terbentuk dalam kelompok binaan. Penyuluh ini ada terbentuk lagi orang – orang dulu, masih nama orang – orang yang beralamatkan yang sama,” ungkapnya.
Terus kata Sakdun, pihaknya berharap ke depan kalau bisa pembuatan proposal nelayan itu, tidak melalui penyuluh, Bahkan Orang – orang yang masuk di dalamnya itu harus dicek lagi, apakah sudah masuk di kelompok lain apa tidak. Karena saat ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh orang – orang yang tidak memiliki armada justru bisa masuk di kelompok, karena di situ ada persyaratan yang harus dibenahi.(dam)