oleh

Asap Knalpot Dikenakan Pajak, DPRD Menilai Pemerintah Kehabisan Akal

BANJARBARU, koranbanjar.net – DPRD Banjarbaru menilai, pemerintah sudah kehabisan akal untuk mengoptimalkan pendapatan pajak. Karena berbagai wacana yang sudah tidak ditetapkan, tapi tidak sesuai target. Meskipun begitu, tetap mendukung usulan pemerintah mesti dengan catatan penting.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani telah mengusulkan kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi karbon dioksida (CO2) dikenakan pajak. Hal itu disampaikan pada rapat, Rabu (19/2/2020), dengan Komisi XI DPR RI.

Menurutnya, selain bisa mengendalikan iklim bumi yang semakin panas karena gas CO2. Penerimaan dari pajak asal knalpot, bisa bertambah hingga Rp.15,7 triliun.

“Kendaraan bermotor akan dikenakan cukai, maka obyeknya adalah kendaraan bermotor menghasilkan CO2. Tentu, sesuai program pemerintah yang ingin mendorong produksi kendaraan berbasis listrik, emisinya jauh lebih kecil. Sehingga yang non listrik, emisinya lebih gede ini menjadi salah satu objek,” tutur Sri Mulyani, dikutip dari automotive.uzone.id.

“Usulan Menteri Keuangan (Menkeu), untuk menambah pendapatan disektor pajak. Khususnya, kenderaan bermotor yang menimbulkan asap. Padahal, dulu tax amnesti juga sudah dilakukan namun tetap tidak sesuai target yang diharapkan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Syamsuri kepada koranbanjar.net, Rabu (26/2/2020), saat dihubungi melalui whatsapp.

Syamsuri mengatakan, pemerintah berdalih agar polusi udara bisa menurun dan penggunaan BBM bisa diminimalisir. Berharap, agar masyarakat menggunakan motor atau mobil bertenaga listrik atau surya.

“Menurut saya, langkah pemerintah untuk mengenakan pajak asap knalpot akan membantu pendapatan. Namun, harus diberlakukan secara bertahap. Mulai dari kenderaan roda lebih dari 4, lalu roda 4 dan roda 3, kemudian roda 2,” ungkap pria, dari Fraksi Gerindra itu.

Kata dia, polemik pro kontra yang terjadi atas wacana itu masih menjadi perdebatan di DPR RI. “Harus dibubarkan dulu, undang-undangnya. Pastinya akan memerlukan waktu, minimal 1 tahun,” cetusnya.

Karena harus melalui berbagai proses, mulai dari pengusulan UU, persetujuan DPR RI, pembentukan pansus, pembahasan, paripurna, dan sosialisasi. (ykw/maf)

Komentar

Dari Rubrik Pilihan: