BNN

APBD Batola TA 2022 Diajukan Turun, Pelayanan Dasar Tetap Jadi Prioritas

  • Bagikan
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batola. (foto : faqih)
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batola. (foto : faqih)

Setelah mendapatkan kesepakatan terhadap KUA dan PPAS dalam rapat sebelumnya, Pemkab Barito Kuala melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor penyampaikan Raperda APBD TA 2022, Rabu (06/10/2021).

BATOLA, koranbanjar.net – Nilai APBD yang diusulkan mencapai Rp1.025.449.556.951 atau turun 20,31 persen dibanding APBD Murni TA 2021. Total anggaran yang disampaikan ini meliputi Anggaran Pendapatan Rp99.449.556.951, sedangkan Anggaran Belanja Rp1.017.449.556.951 atau terjadi defisit Rp25.000.000.000.

Sementara Penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp33.000.000.000, Pengeluaran Pembiayaan Rp8.000.000.000, sehingga Pembiayaan Netto mencapai Rp25.000.000.000. Defisit Rp25.000.000.000 dikurangi Pembiayaan Netto Rp25.000.000.000, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) diproyeksikan tidak ada atau kosong.

Wakil Bupati H. Rahmadian Noor dalam sambutan tertulis Bupati Hj Noormiliyani AS mengutarakan, Pemkab Batola akan tetap berupaya maksimal meningkatkan kinerja mewujudkan Visi Batola Setara.

Seiring penentuan prioritas dari program-program strategis yang dipandu KUA dan PPAS APBD Batola TA 2022, katanya, urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tetap memperoleh alokasi secara khusus dibandingkan urusan pemerintahan lainnya.

Dijelaskan, alokasi belanja masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dikelola Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, satuan polisi pamong praja, BPBD dan dinas Sosial mendapat alokasi Rp580.744.479.286 (57,08 persen) dari total belanja APBD TA 2022.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batola. (foto : faqih)
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batola. (foto : faqih)

Di samping itu lokasi anggaran belanja yang juga perlu dikedepankan terkait urusan pilihan bidang pertanian sebagai karakteristik daerah yang dikelola Distan TPH dan Disbunnak mencapai Rp22.427.979.716.

Sedangkan alokasi untuk bidang ketahanan pangan yang dikelola DKPP mencapai Rp6.064.399.765.

Dengan demikian, papar Wabup, alokasi belanja bidang pertanian dalam arti luas jika ditambah pembiayaan pengeluaran untuk pinjaman dana tanpa bunga pengadaan pupuk bersubsidi petani sebesar Rp8.000.000.000, dan alokasi belanja lainnnya untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan perdesaan, serta ditambah anggaran pengairan pada bidang urusan pekerjaan umum mencapai lebih Rp50.000.000.000.

“Kondisi ini menunjukan pemerintah daerah benar-benar tetap konsisten dengan mengedepankan upaya-upaya pencapaian Visi Batola Setara dan misi kedua yaitu peningkatan perekonomian masyarakat berbasis usaha di bidang pertanian secara luas,” ungkapnya

Anggaran belanja juga dialokasikan bagi urusan pemerintahan wajib lainnya dan urusan pemerintahan fungsi penunjang, baik yang diproyeksikan pada pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, bidang sosial keagamaan, maupun dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya pada masyarakat direfleksikan sebagai upaya agar masyarakat memiliki kualitas ketaqwaan dan profesionalitas yang menjadi simpul utama dari benang merah proses pembangunan bertahap.

Sementara itu, terkait penyampaian Raperda APBD Batola 2022 ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batola, M. Agung Purnomo mengimbau, kepada semua Fraksi-Fraksi DPRD, agar mempelajari dan mencermati Raperda tersebut dalam rapat intern fraksi-fraksi.

“Untuk persiapan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 dimaksud, yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini sesuai hasil Rapat Banmus DPRD,” terang Agung.(mj-39/sir)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eighteen + sixteen =