oleh

Apakah Penyelenggara Pilkada Netral?

Oleh
Denny Setiawan
Dirut koranbanjar.net

Pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah di seluruh daerah, termasuk di Kalimantan Selatan sudah di depan mata. Berbagai cara telah dilakukan para kandidat atau tim sukses agar dapat meraih simpatik dari masyarakat, untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah.

Pilkada di tengah pandemi menjadi sebuah alasan bagi penyelenggara untuk “memperketat” ruang kandidat dalam melaksanakan kampanye terbatas. Tiap kandidat selalu diawasi dalam melaksanakan kampanye, apakah sudah memenuhi standar prokes (protokol kesehatan) atau tidak, seperti mengharuskan warga mengenakan masker, menjaga jarak maupun mencuci tangan. Apabila tidak memenuhi standar prokes, penyelenggara dengan “semena-mena” menerbitkan “surat sakti” berupa teguran.

Harus diakui, prokes merupakan kebijakan nasional yang harus dipatuhi, menghindarkan masyarakat dari perebakan virus covid-19. Akan tetapi satu hal yang agak lucu, penegakkan prokes sudah seyogianya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan yang didampingi gugus tugas dan aparat negara seperti TNI dan Polri. Namun dalam praktiknya, di lapangan tugas ini justru dilaksanakan penyelenggara panwasdes, panwascam atau anggota bawaslu, setiap menghadiri agenda kampanye kandidat.

Lebih mengherankan lagi, tugas utama yang mestinya diperketat panwasdes, panwascam atau bawaslu, seperti melakukan pencegahan pelanggaran pemilu malah disinyalir terabaikan. Tindakan-tindakan yang justru menimbulkan penyakit mental masyarakat seolah bukan hal yang urgen.

Sudah menjadi rahasia umum, tindakan pelanggaran pemilu, baik itu bagi-bagi imbalan, bagi-bagi duit yang kadang terjadi di depan mata, malah sering diakui dengan jawaban “kami tidak menemukan itu, silakan laporkan dan tunjukkan buktinya.” Analogi demikian berbanding lurus seperti menyaksikan pencuri di depan mata yang sedang beraksi, namun masih meminta bukti. Tidak mengherankan, hal itu justru menimbulkan dugaan, apakah penyelenggara sudah netral? Jangan cuma ASN atau masyarakat biasa yang terus diingatkan agar bersikap netral, sementara ada oknum penyelenggara sendiri yang melakukan hal tersebut.

Satu contoh yang sederhana, menjelang pemilihan kepala daerah penyelenggara sangat intens mensosialisasikan kepada pemilih agar mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi persoalan yang selama ini menjadi momok dan sangat merusak mental masyarakat, seperti politik uang atau money politic seolah-olah dibiarkan. Tidak ada upaya pencegahan, semisal Bawaslu melakukan sosilisasi ke desa-desa tentang larangan money politik atau memasang imbauan-imbauan baik dalam bentuk pemasangan spanduk, baliho maupun pengumuman lewat media elektronik, digital atau cetak, tentang sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan politik uang. Buktinya, salah satu daerah yang telah melaksanakan Pilkada di Kabupaten Banjar, praktik-praktik “transaksi uang” ditengarai masih masif terjadi di beberapa desa.

Lalu apa tindakan Bawaslu? Apakah menunggu laporan adanya praktik tersebut, sementara terjadi di depan mata? Atau hanya pura-pura tidak menemukan? Sementara ini sudah sering dikeluarkan “surat sakti” teguran pelanggaran protokol kesehatan, namun tak satu pun adanya reaksi tentang pencegahan tindakan money politic?

Bagaimana masyarakat dapat memiliki pemimpin yang bersih, berkualitas dan mengutamakan kemajuan daerah? Kalau dalam penentuan pemimpin itu sendiri diwarnai dengan tindakan-tindakan yang sangat jelas melanggar aturan.

Kemampuan calon pemimpin harus diuji dengan menjabarkan teknis pelaksanaan visi dan misi secara detil, bukan dengan cara “membeli suara rakyat”.

Hampir semua kandidat, memiliki konsep akan memberikan kesejahteraan masyarakat, seperti contoh meningkatkan honor para guru madrasah. Tetapi bagaimana mereka mewujudkan hal itu, kandidat harus mampu menjabarkan teknis pengalokasian anggaran, sumber anggaran serta pendistribusian anggaran agar tepat sasaran secara detil. Bukan hanya sekedar “berkoar-koar” akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak mampu menjelaskan secara teknis. Kalau sekedar akan menyampaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, jangankan kandidat kepala daerah, anak kecil pun bisa menyampaikan hal itu. Karenanya, visi dan misi para kandidat harus melewati uji publik, bukan sekadar janji semata.

Pokok penting dalam pesta demokrasi memilih pemimpin yang bersih dan berkualitas, pertama-tama harus dilihat bagaimana menentukan pemimpin tersebut. Kalau cara yang digunakan untuk menentukan pemimpin yang bersih dengan cara yang salah seperti menyogok, jangan berharap memperoleh pemimpin yang bersih. Jika seorang calon pemimpin memperoleh kedudukan dengan cara yang kotor, jangan salahkan mereka memimpin daerah juga menggunakan cara yang kotor.

Perbuatan yang haram akan menghasilkan yang haram. Sebaliknya, perbuatan yang bersih akan menghasilkan yang halal dan berkah.(*)

 

 

Komentar

Dari Rubrik Pilihan: