Akuntabilitas Kinerja 2017, Banjar Raih Predikat “B”

01 Februari 2018

BANJAR – Prestasi yang membanggakan atas efektivitas serta efesiensi dalam menyelenggarakan roda pemerintahan diraih Pemerintah Kabupaten Banjar. Hasil ini merupakan usaha yang tak terlepas dari peran Bupati Banjar H Khalilurrahman dan Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansyur atas keterlibatnya langsung sebagai leader.

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Banjar berhasil memperoleh predikat “B” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Banjar H. Khalilurrahman yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Asman Abnur pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten/Kota Regional Wilayah II Tahun 2017 di Bali Nusa Dua Convention Centera, Rabu (31/1).

 Hasil ini pun menambah deretan prestasi atas capaian kinerja seluruh aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar serta awal yang baik untuk berkerja dan mendedikasikan diri demi kemajuan daerah.

Berdasarkan komponen penilaian yang meliputi lima aspek yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja, bobot nilai Pemerintah Kabupaten Banjar di tahun 2017 mengalami kenaikan menggembirakan, yang tahun 2016 mendapat nilai 60,97, sedangkan tahun 2017 mendapat nilai 62,62

“Alhamdulillah, prestasi ini merupakan hasil jerih payah semua aparatur menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif, efesien, serta hasilnya dapat dirasakan masyarakat”, ungkap Bupati Banjar atau yang sering di sapa Guru Khalil.

Bupati Banjar H. Khalilurrahman yang didampingi Asisten 3 Administrasi Umum Setda Banjar Wildan Amin, Inspektur H Muhammad Rusdi dan Kepala Bappelitbang Kabupaten Banjar Hary Supriadi mengatakan akan terus mempertahankan dan meningkatkan predikat atas pencapaian tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Asman Abnur dalam sambutan berpesan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota agar mengubah cara kerja yang tadinya berorientasi kepada serapan ke berorientasi kepada laporan yang benar dan berorientasi kepada hasil untuk masyarakat.

“Kalau semua itu kita gelorakan untuk ke depan pasti Indonesia akan makmur. Hasil laporan ini merupakan gambaran sejauhmana instansi Pemerintah Kabupaten/Kota mempertanggungjawabkan kinerja atau capaian dalam penggunaan anggaran”, jelas MenPAN RB RI.
Lebih lanjut Asman Abnur juga tidak menghendaki penerapan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak dijadikan sebagai ajang kompetisi bagi seluruh daerah di Indonesia.

Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sendiri diberikan dalam bentuk simpulan penilaian yang menunjukkan derajat kemampuan setiap instansi pemerintah menerapkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).(humas banjar/adv)