MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjar sudah kantongi 40 proposal Bedah Rumah sejak tahun 2017 lalu. Namun, Dinsos hanya mendapatkan jatah anggaran 13 unit rumah yang bisa masuk ke Program Bedah Rumah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinsos Banjar, Ir Hj Ida Pressy MT, melalui Sekretarisnya, Wasis Nugraha, kepada wartawan koranbanjar.net, usai Rakor Penanggulangan Angka Kemiskinan 2017-2018 di Aula Bapplitbangda, Kabupaten Banjar, Selasa (17/04).
“Yang sudah terencana masuk ke dalam Program Bedah ada sekitar 13 unit rumah. Itu sesuai dengan alokasi APBD di DPRD,” ujarnya.
Keterbatasan anggaran menjadi kendala bagi Dinsos Banjar dalam Program Bedah Rumah tersebut, mengingat kurang lebih 40 proposal yang sudah terdata dari tahun lalu.
Baca juga Giliran Murung Keraton Atasi Banjir dan Bedah Rumah
Dinsos akan melakukan verifikasi terlebih dahulu semua proposal yang masuk, terutama yang sudah masuk dari tahun lalu. Verifikasi tersebut guna mengetahui mana yang benar-benar layak dan masuk ke dalam Program Bedah Rumah sesuai tingkatan kelayakannya.
“Semua kita verifikasi lagi, baik melalui foto visual, dokumen kelengkapnya, dan akan kita jadikan pertimbangan. Itu pun nanti kita lihat dari yang 40 sudah masuk, hanya sekitar 13 unit rumah yang akan terealisasi, sedangkan sisanya nanti akan kita rencanakan masuk ke dalam anggran ditahun depannya,” ucapnya.
Bagitu pula, lanjutnya, bagi rumah warga tidak layak huni yang menjadi viral, namun tidak terdata atau tidak ada proposal, hal itu akan dicarikan solusi baik melalui CSR atau melalui pihak yang ketiga, agar di tahun yang akan datang sudah terdata.
“Asalkan masyarakat bersangkutan memiliki kelengkapan berkas persyaratannya, baik surat kepemilikan tanah, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), KTP serta memiliki Kartu Keluarga, pasti akan kita masukan ke Program Bedah Rumah tersebut, apabila memang tempat tinggalnya tidak layak huni,” paparnya.
Baca juga Bikin Laporan Bedah Rumah Jangan “Asal Bapak Senang”
Sebab, Program Bedah Rumah harus benar-benar disalurkan tepat sasaran, mengingat masih banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Banjar yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni.
“Karena Program itu bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Banjar,” pungkaksnya. (zdn,sai/dra)
