3 Poin yang Menjadi Motivasi Gusti Abidinsyah Maju sebagai Caleg

  • Bagikan
CALEG - DPRD Provinsi Kalsel, Gusti Abidinsyah
CALEG - DPRD Provinsi Kalsel, Gusti Abidinsyah

BANJAR, KORANBANJAR.NET – Memasuki musim kampanye Pemilu 2019 ini, sebagian besar para calon legislatif (Celag) hanya lebih cenderung “menjual” tagline yang diusung, namun tidak menyentuh pada esensi yang dibutuhkan masyarakat atau maksud dan tujuannya sehingga mengambil pilihan untuk mencalonkan diri sebagai caleg.

Nah, berkaitan dengan pencalegan tersebut, Caleg DPRD Provinsi Kalsel dari Partai Demokrat Dapil 2 (Kabupaten Banjar) dengan nomor urut 2, Gusti Abidinsyah telah memaparkan maksud dan tujuannya sehingga mengambil pilihan terjun ke politik.

“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus bagi saya selama ini. Pertama, kesejahteraan guru honorer dan kontrak, masih jauh dari yang ideal. Kemudian layanan kesehatan yang masih berorientasi terhadap profit, serta kurangnya partisipasi pemerintah terhadap peningkatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” ujar Abidin.

Gusti Abidin menambahkan, motivasinya menjadi Caleg sebetulnya tidak begitu muluk, melainkan ingin memberikan kontribusi terhadap daerah, terutama untuk tiga bidang prioritas tersebut. “Sudah saatnya lembaga legislatif mendorong Pemerintah Daerah untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan para guru honor. Lebih-lebih bagi guru honor sekolah-sekolah madrasah, honor mereka jauh dari cukup atau sangat kecil. Sementara mereka itulah yang paling berjasa untuk anak-anak kita agar dapat menjadi orang yang berguna,” ucapnya.

Sedangkan layanan kesehatan, ini juga penting. Dia pernah menemukan sebuah persoalan di salah satu rumah sakit yang membebankan masyarakat miskin untuk membayar biaya ambulan. “Untuk apa kita memiliki rumah sakit daerah, kalau masyarakat miskin tetap dibebani biaya ambulan. Ini harus dipikirkan dan harus dicarikan solusinya,” papar Abidin.

Sementara itu, untuk meningkatkan atau memudahkan usaha rakyat di pelosok pedesaan, dia memiliki sebuah metode, yakni pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk pendirian koperasi atau UMKM di setiap desa. Serahkan pengelolaan UMKM tersebut kepada masyarakat desa, berikan kesempatan kepada masyarakat untuk mandiri.

“Contoh menyediakan pabrik banih (padi) di setiap desa yang dikelola koperasi atau UMKM. Setidaknya masyarakat yang ingin menggiling padi atau mempabrikkan padi, cukup mengeluarkan biaya yang sedikit, karena dikelola oleh koperasi desa. Ini juga harus diperjuangkan,” pungkasnya.(sir)

NEWS STORY
  • Bagikan