Berita Utama

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel: Penjelasan Pertamina Mencla-mencle

(Diterbitkan/diperbaharui: 25/05/2018)

BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak Komisi III DPRD Kalsel di Gedung DPRD Kalsel terhadap para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalsel dengan pihak Pertamina Banjarmasin, Koordinator Isu BEM se Kalsel, Toha Retab mengatakan, pihak Pertamina tidak mempunyai kejelasan dan tindakan dalam mengatasi kelangkaan BBM jenis premium terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang bermain curang di wilayah Kalimantan Selatan, Kamis (17/5).

Dijual Tanah Kavling Bersertifikat
Jl. Trikora RT.018 RW.003 Guntung Manggis Kec. Landsan Ulin (Persisi pinggir jalan). Hubungi 082352023445 - Ibu Nunuk Hernanik

Hijau Tour & Travel
Melayani penjualan tiket. Registrasi Agen Travel. Melayani Tour Wisata Religi dll. CP: 0822-97461-558/ 0813-48409-194

Raja Tour & Travel Juanda Surabaya
Melayani antar jemput. Tersedia unit Mobilio, Alpard, Bis 30-60 seat. Melayani paket Tour Special Service VIP & Tour ke Bali, Bromo, Malang, Wali 9 dll. CP: 0852-31899-191 / 0815-56987-036

Radio STAR FM
The Spirit of Banjarbaru. Hanya di 90.5 FM

Info Bisnis Kalimantan
Berita seputar bisnis dan ekonomi di Kalimantan terkini.

TandaPetik.Com - Media Komunitas
Gabung sekarang juga. Tuliskan ide, opini dan pengalamanmu.

PASANG IKLAN BARIS ONLINE MURAH
Hub. 081348024288 | 0821159171296
KORANBANJAR.NET

Toha menilai, sanksi yang diberikan oleh Pertamina terhadap SPBU yang telah melakukan kecurangan masih sangat lemah.

Menurut Toha, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya SPBU yang bermain dengan para pelansir BBM dengan memanfaatkan BBM bersubsidi demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Toha Retab juga menyatakan, apa yang disampaikan pemerintah terhadap Pertamina mengenai kuota BBM untuk Kalsel, tidak sesuai dengan penjelasan yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina.

BACA JUGA  Jokowi, Bukan Presiden Pertama yang Akan ke Sekumpul, Ini Fakta Tokoh Nasional yang Pernah Jumpai Guru Sekumpul

“Apa yang disampaikan oleh Menteri ESDM melalui pemerintah daerah terhadap Pertamina sama sekali tidak nyambung. Pemerintah menekankan kepada pihak Pertamina agar melayani masyarakat sedemikian rupa dan tidak mengurangi jumlah kuota yang sudah ditentukan, tapi kenyatannya keterangan dari Pertamina bertolak belakang. Jadi dalam persoalan ini kami menilai, ada hal-hal yang disembunyikan oleh Pertamina,” bebernya.

Dalam mediasi tersebut, pihak Pertamina yang diwakili oleh Sales Eksekutif Retail Pertamina Banjarmasin, Endo Eko Satryo mengklaim, Pertamina tidak pernah mengurangi kuota BBM, termasuk untuk wiliyah Kalsel.

Endo menjelaskan, pada awal tahun 2018, Pertamina menjadi pelaksana kebijakan pusat, namun memasuki bulan April 2018, Pertamina sudah melakukan pelepasan pengendalian terhadap BBM jenis premium. Artinya, pembagian kuota BBM bukan lagi atas pengendalian pusat, tetapi harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

BACA JUGA  Besok Di-Launching, Inilah Bus yang Disiapkan untuk Mengunjungi Objek Wisata di Banjarbaru

Pun begitu, Endo mengakui, ketika memasuki bulan Mei 2018, sempat terjadi krisis stok BBM. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang ekstrim di tengah laut.

“Memasuki awal bulan Mei, kita memang mengalami krisis stok. Ini karena faktor cuaca di tengah laut yang cukup ekstrim sehingga tidak memungkinkan kapal kita melakukan pendistribusian,” jelasnya.

Terkait hal ini, anggota Komisi III DPRD Kalsel, Fikri, mengatakan dalam wawancaranya kepada sejumlah awak media, kelangkaan BBM jenis premium memang mengindikasikan adanya permainan di lapangan.

“Kuota BBM sebenarnya cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun pada kenyataannya di lapangan, premium masih langka. Ini sudah pasti ada permainan,” pungkasnya.

BACA JUGA  Tim Remonerasi Taklukkan Tim Gaji pada Turnamen Bola Voli HUT ke 46 Basarnas

Sedangkan terkait sanksi yang diberikan Pertamina kepada pihak SPBU yang bermain curang, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Syarifuddin Maming, menyebutkan dengan tegas, pihak Pertamina tidak menjelaskan secara keseluruhan terkait sanksi yang dikeluarkan kepada SPBU yang nakal serta tidak bisa memaparkan jumlah kuota di wilayah Kalsel secara komprehensif.

“Pertamina selalu mencla-mencle dalam memberikan penjelasan mengenai sanksi terhadap SPBU yang bermain. Ketika ditanya mengenai data kuota BBM untuk wilayah Kalsel, mereka juga tidak bisa menjelaskan secara detail. Buat apa mereka hadir di forum ini. Padahal kita butuh penjelasan yang lengkap dan transparan,” tegasnya kepada para awak media. (leo/dny)

Yuk viralkan berita di atas:
Baca Berita Berdasarkan Rubrik:

Disarankan Anda membaca berita berikut

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel: Penjelasan Pertamina Mencla-mencle

0