Pemprov dan BI Tanggapi Tuntutan Mahasiswa

BANJARMASIN, KORANBANJAR.NET – Menanggapi tuntutan mahasiswa aksi unjuk rasa, tiga lembaga langsung memberikan jawaban. Namun dari tiga lembaga tersebut, hanya 2 diantaranya menanggapi seperti Pemerintah Daerah diwakili Asisten 1, Zulkifli dan Bank Indonesia diwakili Abdul Haris. Sedangkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalsel oleh Suwardi Sarlan tidak terungkap dalam kesempatan Kamis (27/09/2018).

Dalam diskusi terbuka yang digelar di tengah jalan raya depan gedung DPRD Provinsi Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut, Humas Bank Indonesia wilayah Kalimantan Selatan, Haris meminta kepada masyarakat untuk bersikap tenang dalam mengahadapi krisis ekonomi saat ini.

Menurutnya anjloknya nilai tukar rupiah bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara di belahan dunia lainnya dan sudah menjadi masalah global.

Ia justru mengatakan kondisi perekonomian dalam negeri masih dalam keadaan normal. Mengapa nilai tukar rupiah tetap menurun, berdasarkan kacamata BI melihat bahwa ini akibat perang dagang antar Amerika dan China hingga info terakhir sedang terjadi krisis di Turki.

“Sehingga inilah yang menyebabkan mata uang rupiah kena imbasnya dan anjlok, sama yang dirasakan negara-negara lain, kesimpulannya menurut kami bahwa kondisi nasional tetap dalam koridor normal, hal ini tidak lain disebabkan karena faktor krisis global,” terang Haris.

Sementara itu Zulkifli yang mewakili Pemerintah Daerah juga tidak terlalu berbeda dengan penjelasan dari pihak Bank Indonesia. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bukan salah urus, tetapi karena adanya penyakit global yang menyebabkan Indonesia terkena imbasnya.

“Apa yang terjadi saat ini, bukan karena salah urus, tetapi karena adanya penyakit dari luar yang menular ke tempat kita, yaitu krisis global akibat perang dagang antar Amerika dan China. Namun kita jangan sampai terperosok seperti yang terjadi pada tahun 1998, paling tidak kita harus bertahan,” ujarnya.

Lebih lanjut Zulkifli menerangkan bahwa Pemerintah Daerah sudah berupaya dengan berbagai macam cara untuk menanggulangi permasalahan ekonomi yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan.

“Kita sudah mengantisipasi berbagai macam cara akibat terjadinya inflasi ini, salah satunya kita sudah mendirikan Rumah Pangan Lestari, di mana diproyeksikan satu desa satu rumah. Agar setiap masyarakat tidak dipersulitkan dalam memperoleh 9 bahan pokok, sehingga dijamin tidak ada kelaparan dan kesehatan terus dijamin,” tegasnya sembari mengatakan inflasi masih dalam batas normal.

Setelah mendengar penjelasan dari BI dan Pemerintah Daerah, Rettob langsung menyanggah dengan mengatakan apa yang dikemukakan dua lembaga pemerintah tersebut tidak terhubung dalam kontek 8 tuntutan yang disodorkan mahasiswa.

“Dari apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, sama sekali tidak bisa menutupi tuntutan yang kami ajukan” pungkas Zulkifli.(al/sir)