Tak Berkategori  

Pemkab Tapin Dinilai Tak Berpihak ke Pedagang Kecil

RANTAU, KORANBANJAR.NET- Pemerintah Kabupaten Tapin dianggap tidak memberikan kebijakan proteksi untuk pedagang kecil dan UMKM atau lebih tegasnya tidak berpihak kepada pedagang kecil. Pasalnya keberadaan mini market yang sekarang menjamur seperti menyakiti rakyat kecil yang berjualan.

Mama Ufik, salah seorang pedagang kecil di depan Alun-alun Kota Rantau hingga kini masih mengharapkan empati anggota DPRD Tapin pada mereka.

“Kebijakan saat ini menyatakan bahwa ada anggota DPRD Tapin yang tak patut lagi menjadi wakil rakyat, karena mereka sudah menjadi wakil pengusaha. Bahkan di antara mereka (oknum angota dewan, red) justru merampas hak kami selaku pedagang kecil di sini, “ ungkap yang punya kios ini kepada koranbanjar.net, Rabu (9/5).

Ia mengatakan, pemerintah sekarang menganut sistem ekonomi kapitalis, hal itu bisa dilihat dari kebijakan pemerintah saat ini.

“Kami pedagang kecil sudah berkali-kali meminta tolong kepada mereka, namun tidak ada tanggapan. Toko modern di samping kios kami dulu hanya sebuah warnet miilik salah satu anggota DPRD Tapin yaitu Hanafi Gobet,” uajrnya.

Ia beranggapan, anggota DPRD itu nampak lebih memihak terhadap pengusaha ketimbang rakyat kecil.

“Padahal kami sudah puluhan tahun berdagang di sini. Kami juga sudah minta bantuan kesana-kemari tapi tak ada bantuan lagi untuk memecahkan masalah ini,” tuturnya.

Wakil DPRD Tapin, H Sulaiman Noor, membenarkan bahwa salah satu anggotanya atas nama Hanafi Gobet turut serta dalam kebijakan itu sehingga berdiri mini market di kota Rantau.

“Kebijakan ini sudah ada sebelum kami duduk di jabatan ini, dan sudah ada lebih dulu, “katanya saat dikonfirmasi.

Sementara Hanafi Gobet saat mau dikonfirmasi selalu tidak ada di tempat. Menurut petugas DPRD Tapin bahwa dirinya sedang tugas ke luar daerah. (nas/dra)