Banjarmasin

Pandangan Umum 8 Fraksi Terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017

(Last Updated On: 30/06/2018)

BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel dilaksanakan di gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin (25/6).

Pada rapat paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya tentang penjelasan Gubernur Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Partai yang mendapat giliran pertama kali menyampaikan pandangan adalah Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Sekertarisnya, Mariana.

Partai Gerindra memberikan pandangannya bahwa Kalsel masih memungkinkan untuk dilalakukan peningkatan sumber daya alam, terutama pada aspek kearifan lokal. Langkah pembangunan di Kalsel belum memperhatikan secara serius pada sektor-sektor lain, khususnya investasi yang dapat mendorong sektor riil melangkah lebih maju secara signifikan. Penguatan infrastruktur yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan baik petani , nelayan dan UMKM dalam rangka mendukung perekonomian untuk mencapai industri pertanian dan perikanan.

Untuk Fraksi PDIP yang diketuai oleh Syarifuddin H Maming, sangat menyayangkan atas tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, Fraksi PDIP melihat realisasi PAD Tahun Anggaran 2017 hanya berjumlah 88.17 %. Disampaikan Maming, PDIP berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, khususnya SKPD yang berkaitan dengan PAD agar bekerja lebih terstruktur dan sistematis supaya PAD bisa dicapai.

BACA JUGA  KRI Teluk Lampung Bertolak ke Lombok Bawa Bantuan Kalsel

Kemudian Fraksi PKS yang diketuai Riswandi, mengakui turut bangga dan memberikan apresiasi atas laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, menurut Fraksi PKS yang disampaikan oleh Haryanto, meski pemerintah daerah mendapatkan Opini WTP, akan tetapi mereka tetap memberikan warning notice.

“Banyak hal yang bisa membuat laporan hasil pemeriksaan kita menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Fraksi PKS tetap mengharapkan agar kompetensi dan integritas para pengelola keuangan di semua SKPD terus ditingkatkan,” ujar Haryanto.

Terkait masalah anggaran untuk meningkatkan kualitas pembangunan, Fraksi PKS berharap tetap menjaga postur anggaran dengan lebih baik dan selalu berpihak kepada masyarakat.

Sementara Fraksi Partai Perubahan Berhati Nurani (PPBN), menanggapi Raperda tersebut dengan mengharapkan adanya upaya yang maksimal dari pemerintah untuk meningkatkan PAD. Fraksi PPBN yang diketuai oleh Iberahim Noor ini berharap agar jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mau bekerja keras dan terus mencari terobosan baru.

BACA JUGA  Kemenkumham Rakor PPNS Di Kabupaten Banjar

Sedangkan Fraksi Partai Golkar yang diketuai oleh Karlie Hanafi Kalianda, mengungkapkan pendapatnya bahwa pendapatan daerah mesti dioptimalkan lagi terutama untuk pendapatan transfer yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana penyesuaian.

“Oleh karena itu kita perlu melakukan strategi lobi yang intensif ke pemerintah pusat, baik melalui forum Musrenbang maupun pendekatan-pendekatan lainnya dengan saluran yang efektif,” kata Karlie Hanafi.

Selanjutnya, Fraksi PPP menguraikan bahwa Kalsel selama tahun 2017 telah mencatat beberapa keberhasilan dengan 17 penghargaan lingkup nasional. Bagi Fraksi PPP, berbagai keberhasilan yang telah diraih Kalsel merupakan gambaran umum bahwa pelaksanaan pemerintahanan di Kalsel termasuk pengelolaan APBD sudah  berjalan dengan baik.

BACA JUGA  KPU Diminta Konsisten Terapkan Aturan terhadap Caleg Korupsi

Dukungan juga datang dari Fraksi PKB, mereka sangat setuju apabila Raperda tersebut segera dibahas melalui mekanisme rapat berikutnya di DPRD sehingga hasilnya dapat menjadi sarana evaluasi diri bagi penyelenggaraan Pemprov Kalsel untuk menjadi motivasi peningkatan kualitas kinerja dan hasil kerja pada tahun-tahun akan datang.

Sementara Fraksi Partai Demokrat, menilai belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah serta belanja bantuan sosial, masih dominan dibandingkan dengan belanja modal pada tahun anggaran 2017. Menurut Partai yang diketuai oleh Fikri ini, hal itu harus menjadi perhatian khusus terhadap arah kebijakan pembangunan di Kalsel. (leo/dny)

Tags
Dijual Tanah Kavling Bersertifikat
Jl. Trikora RT.018 RW.003 Guntung Manggis Kec. Landsan Ulin (Persisi pinggir jalan). Hubungi 082352023445 - Ibu Nunuk Hernanik

Hijau Tour & Travel
Melayani penjualan tiket. Registrasi Agen Travel. Melayani Tour Wisata Religi dll. CP: 0822-97461-558/ 0813-48409-194

Raja Tour & Travel Juanda Surabaya
Melayani antar jemput. Tersedia unit Mobilio, Alpard, Bis 30-60 seat. Melayani paket Tour Special Service VIP & Tour ke Bali, Bromo, Malang, Wali 9 dll. CP: 0852-31899-191 / 0815-56987-036

Radio STAR FM
The Spirit of Banjarbaru. Hanya di 90.5 FM

Info Bisnis Kalimantan
Berita seputar bisnis dan ekonomi di Kalimantan terkini.

TandaPetik.Com - Media Komunitas
Gabung sekarang juga. Tuliskan ide, opini dan pengalamanmu.

IKLAN BARIS ONLINE MURAH
Hub. 081348024288 | 0821159171296
KORANBANJAR.NET

Baca Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Close
WhatsApp chat Chat Via WhatsApp
%d blogger menyukai ini: