AdvertorialBanjarbaru

KPK, BPKP Bersama Pemprov Kalsel Gelar Workshop Cegah Korupsi

Koordinator Wilayah VII KPK: Banyak Kasus OTT dari Pengadaan Barang dan Jasa

(Last Updated On: 02/10/2018)

BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemprov Kalsel, menggelar workshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan keuangan daerah di Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (1/10).

Pada kesempatan itu, dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan Sekdaprov Kalsel, Siswansyah, menyampaikan, apresiasi kepada KPK, BPKP dan Inspektorat Kalsel atas pelaksanaan workshop tersebut.

“Melalui workshop, diharapkan mampu memperkuat sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan dan pencegahan korupsi, terutama di provinsi Kalsel,” ujar gubernur.

Menurut gubernur, upaya peningkatan kapabilitas merupakan upaya meningkatkan dan memperkuat kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia, agar dapat melaksanakan peran dan fungsi secara efektif.

BACA JUGA  Pemprov Kalsel Wanti Gugus Tugas TPPO untuk Antisipasi Perdagangan Orang

Sebagai suatu kerangka kerja, lanjutnya, kapabilitas pengawasan intern berfungsi sebagai identifikasi aspek yang diperlukan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

”Kapabilitas APIP harus profesional dan memenuhi persyaratan tata kelola organisasi yang kuat dan efektif,” tegas gubernur.

Sementara Koordinator Wilayah VII KPK, Nana Mulyana, tak menampik, salah satu kegiatan yang berisiko terhadap penyimpangan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, workshop yang diselenggarakan selama empat hari dari tanggal 1 hingga 4 Oktober 2108 ini akan difokuskan pada materi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Probity Audit, dan Audit Investigasi. Pemateri berasal dari LKPP, KPK, BPKP, kepolisian, dan kejaksaan, sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing.

BACA JUGA  97 Koruptor Mengendap di Lapas Kalsel, Berikut Rinciannya

Menurut hasil penelitian KPK, dikatakan Nana, kasus korupsi didominasi dari pengadaan barang dan jasa yang muncul sejak perencanaan, pelaksanaan, bahkan saat pemanfaatan.

“Bahkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) sebagian besar berasal dari proses pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.

KPK, sambung Nana, terus berupaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung kinerja pemerintahan yang baik dan bersih. (hmsprov/dny)

Tags
Dijual Tanah Kavling Bersertifikat
Jl. Trikora RT.018 RW.003 Guntung Manggis Kec. Landsan Ulin (Persisi pinggir jalan). Hubungi 082352023445 - Ibu Nunuk Hernanik

Hijau Tour & Travel
Melayani penjualan tiket. Registrasi Agen Travel. Melayani Tour Wisata Religi dll. CP: 0822-97461-558/ 0813-48409-194

Raja Tour & Travel Juanda Surabaya
Melayani antar jemput. Tersedia unit Mobilio, Alpard, Bis 30-60 seat. Melayani paket Tour Special Service VIP & Tour ke Bali, Bromo, Malang, Wali 9 dll. CP: 0852-31899-191 / 0815-56987-036

Radio STAR FM
The Spirit of Banjarbaru. Hanya di 90.5 FM

Info Bisnis Kalimantan
Berita seputar bisnis dan ekonomi di Kalimantan terkini.

TandaPetik.Com - Media Komunitas
Gabung sekarang juga. Tuliskan ide, opini dan pengalamanmu.

IKLAN BARIS ONLINE MURAH
Hub. 081348024288 | 0821159171296
KORANBANJAR.NET

Baca Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Close
WhatsApp chat Chat Via WhatsApp
%d blogger menyukai ini: