JAKARTA, KORANBANJAR.NET – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam upaya mewujudkan misi tata kelola pemerintah yang profesional dan beroreantasi pada pelayanan publik .
Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor mengatakan, untuk mewujudkan misi tersebut perlu dilakukan sinergitas antar seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, ada tiga pilar utama yang menjadi kekuatan pembangunan daerah.
Pertama adalah pemerintah itu sendiri. Pemprov Kalsel melalui RPJMD 2016-2021 menempatkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan beroreantasi pada pelayanan publik sebagai salah satu misi utama.
Mewujudkan pilar pertama tersebut, lanjut Paman Birin, sapaan akrabnya, peran pemerintah daerah dituntut bekerja profesional dengan mengkedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan jauh dari praktik korupsi.
Kedua adalah peran swasta atau pengusaha. Peran sektor swasta atau dunia usaha sangat penting karena pertumbuhan ekonomi daerah baik secara mikro maupun makro juga tergantung dari pertumbuhan investasi.
Peran penting ketiga, lanjut Gubernur, adalah doanya para alim ulama. Tanpa doa para alim ulama, sebaik apapun perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pelaksanaan nanti tidak akan berjalan optimal. Pasalnya, berkat doa para alim ulama itulah daerah bisa mendatangkan rahmat dan keberkahan Allah SWT,
“Jadi tiga komponen kekuatan besar ini harus berjalan sinergis saling mengisi dan saling bergotong royong,” terangnya, pada acara Ijtima’ Komisi Fatwa ke 6 MUI se Indonesia 2018, di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru.
Terkait dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional , transparan dan akuntabiltas, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan turut menandatangani Perjanjian dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (7/5) sore.
Wagub Rudy Resnawan sendiri saat acara berlangsung terlihat menyimak cermat dan mencatat pemaparan penting dari pihak terkait, yakni dari unsur Kejaksaan Agung, POLRI dan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutan menaruh harapan besar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih bersungguh-sungguh dalam upaya pencegahan korupsi.
Tjahjo berharap APIP agar terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH). “Kalau sudah ada sinergi antara APIP-APH, adanya pengaduan masyarakat sekecil apaPun segera untuk respon, telaah dulu. Kalau ada bukti bisa diproses segera,” kata dia.(fah/bdm/koranbanjar.net)